Dilema APBN 2015

Bersama Dewan Perwakilan Rak-yat, pemerintah saat ini juga masih membahas RAPBN yang akan disahkan oleh DPR periode berikutnya bersama pemerintahan baru mulai 20 Oktober nanti.

APBN 2015 ini mungkin akan dibahas oleh pemerintah dan DPR dengan dua periodisasi yang berbeda. Pengajuan serta pembahasan dan persatu-an APBN 2015 dikerjakan oleh pemerintah dan DPR periode 2009-2014. Kemudian, apabila APBNP diajukan, akan dibahas DPR periode 2014-2019.

Dua lembaga ini, meskipun bentuknya sama, diisi oleh orang-orang yang berbeda. Dari sinilah dilema bermula. Sebab, meski Presiden Yudhoyono menegaskan akan membentuk tim transisi pemerintahan untuk menjembatani transisi pemerintahan, begitu juga dengan calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK)—yang telah membentuk Rumah Transisi dengan maksud yang sama— sayangnya, hingga nota keuangan dibacakan, belum sekali pun tim transisi ini bertemu karena masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Akibatnya, program-program perbaikan kesejahteraan rakyat yang telah disampaikan calon presiden Jokowi-JK belum dapat terakomodasi dalam RAPBN 2015. Sebanyak 9 program unggulan, yang menjadi magnet bagi rakyat untuk memilih Jokowi-JK, justru tidak masuk RAPBN.

9 Program Nyata Pertama, program meningkatkan profesionalisme PNS dan menaikkan gaji serta kesejahteraan TNI-Polri selama 5 tahun, serta penuntasan pro-gram perbaikan remunerasi PNS. Program ini akan menghasilkan birokrasi dan tentara yang lebih produktif dan andal. Untuk menghela program ini, diperlukan tambahan anggaran sedikitnya Rp 20 triliun per tahun.

Kedua, menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa rata-rata memperoleh dana dalam bentuk program bantuan khusus sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Dengan mengacu pada APBN 2014, dana yang dibutuhkan untuk dialokasikan ke 79.702 desa di seluruh Indonesia kurang-lebih Rp 59 triliun.

Ketiga, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk pemberian subsidi langsung senilai Rp 1 juta per bulan untuk keluarga prase- jahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Keempat, program kepemilikan lahan pertanian untuk 4,5 juta keluarga petani demi mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Bersa-ma program ini juga dilakukan pembangunan dan perbaikan irigasi untuk 3 juta hektare sawah, pembangunan 25 bendungan, serta pembukaan 1 juta hektare lahan pertanian di luar Jawa.

Kelima, perbaikan 5.000 pasar tradisional, termasuk di dalamnya pemba-ngunan pusat pelelangan, penyimpanan, dan pengolahan ikan. Program ini untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan ekonomi pesisir.

Keenam, menurunkan tingkat pengangguran. Pemerintah bertekad men-ciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Caranya dengan mem-berdayakan UMKM dan koperasi. Juga mempromosikan industri kreatif dan digital. Upaya ini diharapkan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Ketujuh, penyediaan layanan kesehatan gratis yang mencakup rawat jalan dan rawat inap, termasuk peningkatan fasilitas 6.000 puskesmas serta pe-nyediaan air bersih. Pemerintah akan menambah alokasi iuran BPJS kepada penduduk yang tidak mampu.

Kedelapan, meningkatkan mutu pendidikan demi meningkatkan kesejah-teraan guru, termasuk guru-guru pesantren. Kesembilan, mewujudkan pen-didikan bagi seluruh warga negara melalui Kartu Indonesia Pintar. Program  ini akan menyediakan fasilitas pendidikan yang bermutu dengan target me-nyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, menaikkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan menambah alokasi bantuan siswa miskin, termasuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Tax Ratio

Seluruh program yang hendak dijalankan pemerintahan baru itu, setelah dihitung jumlahnya, mencapai Rp 380,2 triliun, dan belumlah tercakup da-lam RAPBN 2015. Tentu saja tidak semua program di atas sama sekali baru.

Beberapa  program telah dilaksanakan pemerintahan Presiden Yudhoyono. Tinggal mengoptimalkan dan memperkuat, sehingga hasilnya dirasakan rakyat. Program-program seperti peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan TNI, perbaikan pasar tradisional, ataupun penyediaan BOS telah ada dalam APBN 2014.

Untuk memasukkan 9 program nyata ke dalam RAPBN 2015, tentu di-perlukan sinkronisasi dan restrukturisasi anggaran. Proses ini pastilah tidak mudah. Tarik-ulur anggaran akan terjadi pada kementerian dan satuan-satuan kerja tertentu. Ada pos-pos yang harus dihemat. Di sisi lain, ada juga yang anggarannya ditambah.

Masalah yang sudah terlihat di depan mata saat ini adalah terbatasnya penerimaan negara. Saat ini saja pemerintah mengalami kesulitan untuk membangun dan menambah infrastruktur nasional, apalagi bila ditambah dengan program-program baru. Karena itu, harus ada upaya keras untuk menaikkan tax ratio. Pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio sebesar 13,6 persen selama 5 tahun. Dengan cara ini, akan diperoleh tambahan pe-nerimaan negara.

Selain itu, rasionalisasi dan penghematan harus dilakukan. Anggaran sub-sidi yang besar seharusnya dipangkas, sehingga anggaran pembangunan un-tuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Subsidi harus diarahkan agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Semua ini tentunya memerlukan komunikasi yang baik. Karena itu, sejak dini harus dijalin komunikasi yang baik antara tim presiden terpilih dan pe-merintahan saat ini. Hubungan dengan para teknokrat dan birokrasi menjadi kunci. Demikian pula dengan parlemen yang akan membahas dan menyetujui anggaran negara. Tidak kalah penting adalah para relawan, yang diharapkan dapat mengawal program-program tersebut sehingga dapat diinternalisasi dalam APBN 2015. Harapannya, rakyat tidak perlu lama menunggu 9 pro-gram nyata tersebut hadir di tengah kehidupan rakyat.

 

Sumber:

Majalah Detik | EDISI 143 | 25 - 31 agustus 2014

 

BT Content Slider

Training ICSD 2014

29-30 Maret 2017

21 May 2013

Tema        : ENGAGING STAKEHOLDER : A STRATEGY FOR STAKEHOLDERS ENGAGEMENT Waktu      : 29 - 30 Maret 2017 Tempat    : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Jakarta Selatan.

Environmental Leadership

Copyright © 2019 ICSD. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.