Pajak Emisi Kendaraan

Hal ini sa­ngat nyata bila melihat kemacet­an yang terjadi saat lebaran ke­marin. Pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor 5 tahun ter­akhir 11.23% per tahun atau 8 juta unit. Angka pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dapat lebih tinggi lagi dari ini bila mengacu angka yang di­lansir oleh produsen kendaraan bermotor.

Ledakan jumlah kendaraan bermotor membawa implikasi tersendiri. Subsidi BBM meng­habiskan sepertiga anggaran ne­gara setiap tahun. Angka yang terus meningkat telah membe­lenggu pemerintah sehingga mengurangi fleksibilitas fiskal untuk belanja pemerintah yang penting seperti pembangunan infrastruktur dan perbaikan pro­duktivitas pertanian.

Bertambahnya kendaraan bermotor juga membawa impli­kasi terhadap memburuknya ku­alitas udara di kota-kota besar Indonesia. Sektor transportasi saat ini memberikan kontribusi sangat besar pada terjadinya po­lusi udara. Studi yang dilakukan oleh Kementerian PU menun­jukkan 70% dari polusi udara di kota-kota besar di Indonesia di­sumbangkan oleh asap kendara­an bermotor.

Uji emisi yang dilakukan sa­lah satu pemerintah daerah di Jawa Barat menunjukkan 56% kendaraan bermotor berbahan bakar bensin melampaui keten­tuan baku mutu kualitas udara yang ditetapkan, sedangkan yang berbahan bakar solar, 90% tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil ini memperli­hatkan, sebagian besar produk kendaraan bermotor di Indonesia belum memenuhi ke­tentuan baku mutu lingkungan yang baik dan sehat.

Bahan pencemar yang terda­pat dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monok­sida (CO), berbagai oksida nit­rogen (NOx) dan Sulfur (SOx) serta partikulat debu termasuk timbel. Bahan-bahan berbahaya ini apabila melebihi ambang ba­tas akan menyebabkan terjadi­nya penyakit baik penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan hingga yang bersifat karsinogenik. Dalam jangka panjang, polusi udara akan me­nurunkan derajat kesehatan ma­nusia dan makhluk hidup. Ujung-ujungnya adalah biaya kesehatan akan meningkat dan menjadi beban masyarakat seca­ra keseluruhan.

Oleh karenanya, sudah saat­nya memecahkan masalah ling­kungan dari keberadaan kenda­raan bermotor ini dengan pende­katan yang lebih konprehensif dan mendasar. Salah satu ada­lah dengan menerapkan pajak atas emisi kendaraan bermotor.

Pajak Atas Emisi

Pendekatan dasar dari penge­naan pajak atas emisi ini adalah setiap kendaraan bermotor menghasilkan polutan pencemar yang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, sehingga setiap pemilik kendaraan mesti menanggung biaya pemulihan lingkungan. Besarnya biaya di­tentukan dari jenis kendaraan dan bahan bakar yang diguna­kan. Jenis kendaraan dibedakan atas volume mesin, teknologi yang digunakan, dan tahun kelu­aran.

Pajak atas emisi gas buang ini menjadi semakin penting se­gera diimplementasikan. Semakin cepat penerapannya maka akan semakin mampu ne­gara mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Keterlambatan penerap annya akan memberikan dampak yang lebih mengkhawatirkan bagi lingkungan. Dampak tersebut akan bersifat kumulatif dan me­rugikan generasi mendatang.

Dalam jangka pendek kebi­jakan seperti ini tidak popular dan akan menjadi kontroversi publik. Risiko ini apabila dapat dikelola, akan lebih baik diban­ding membiarkannya membesar sehingga negara tak lagi mampu membenahi lingkungan. Akibatnya kerusakan lebih be­sar bagi generasi mendatang. Kerusakan dapat berarti keru­sakan lingkungan, buruknya tingkat kesehatan, menurunnya tingkat kecerdasan, dan mening­katnya biaya pertanian. Dalam jangka panjang akan mengu­rangi daya saing (competitive­ness) Indonesia.

Secara makro, kebijakan pa­jak atas emisi gas buang kenda­raan akan berdampak positif mengurangi laju kepemilikan kendaraan. Juga akan memper­baiki kualitas lingkungan atau setidaknya mengendalikan laju emisi zat-zat kontaminan ke udara. Selain itu, terjadi peng­hematan yang lebih rasional ka­rena pemilik kendaraan pribadi beralih menggunakan kendara­an umum.

Bila diasumsikan pemerin­tah mengenakan pajak atas emi­si pada kendaraan yang besar­nya antara Rp 500.000- Rp 5.000.000 per unit kendaraan, maka akan diperoleh sumber pendapatan barn bagi negara se­dikitnya Rp 10 triliun per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki teknologi kenda­raan bermotor produksi dalam negeri sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih ren­dah dan lebih dapat diterima lingkungan.

Pengembangan kendaraan bersih tentunya memerlukan campur tangan pemerintah se­hingga dalam masa yang tidak terlalu lama diperoleh kendaraan barn yang lebih efisien konsum­si bahan bakarnya dan mengha­silkan gas buang yang lebih se­dikit. Dana ini dapat juga dibe­rikan untuk memperkuat sistem pengawasan dan inspeksi kela­yakan kendaraan bermotor.

Pendapatan pajak atas emisi dapat juga dimanfaatkan untuk mendorong pemanfaatan kenda­ra an umum yang lebih bersih dan efisien. Pendapatan ini juga dapat dipakai untuk mengenda­likan laju pencemaran udara di kota-kota besar di Indonesia, se­hingga kota-kota semakin ber­sih dari polusi dan diperoleh de­rajat kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat.

 

 

PENULIS ADALAH PENELITI PADA
INDONESIA CENTER FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (ICSD)

Sumber : Suara Pembaruan  Rabu, 20 Agustus 2014

BT Content Slider

Training ICSD 2014

29-30 Maret 2017

21 May 2013

Tema        : ENGAGING STAKEHOLDER : A STRATEGY FOR STAKEHOLDERS ENGAGEMENT Waktu      : 29 - 30 Maret 2017 Tempat    : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Jakarta Selatan.

Environmental Leadership

Copyright © 2017 ICSD. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.