Komitmen Wujudkan Green Mining


Agar kutukan anak cucu tersebut tidak terjadi maka perusahaan pertambangan harus membuktikan komitmennya untuk mewujudkan perusahaan pertambangan di Indonesia sebagai perusahaan Green Mining. Yaitu perusahaan pertambangan yang tidak saja mampu menghijaukan kembali areal bekas tambang dan areal lahan kritis di sekitarnya tetapi juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Memang masih ada perusahaan pertambangan yang belum secara tegas menyatakan komitmennya untuk mewujudkan green mining. Hal itu yang mendorong Menteri Kahutanan MS Kaban untuk mengajak kalangan pengusaha pertambangan agar lebih peduli terhadap upaya rehabilitasi dan reklamasi areal bekas penambangan. Penghijauan kembali areal hutan bekas penambangan tidak hanya akan menjadikan perusahaan pertambangan yang bersangkutan sebagai perusahaan green mining tetapi juga akan berperan menghambat makin luasnya lahan kritis di Indonesia.

Data Departemen Kehutanan menyebutkan pada saat ini (awal 2009) luas areal lahan kritis di Indonesia mencapai 23 juta hektar, sedangkan yang masuk kategori agak kritis mencapai 40 juta hektar. Untuk mengatasi dan mencegah meluasnya lahan kritis tersebut telah dilakukan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sejak 2003 dan diharapkan akan mampu memulihkan lahan kritis seluas lima hektar sampai 2009. Hingga Desember 2008, realisasi gerakan ini sudah mencapai tiga juta hektar dengan menghabiskan dana APBN Rp 8,7 triliun.

Berbagai upaya telah dilakukan Departemen Kehutanan dan stake holder kehutanan sehingga mampu menurunkan deforestasi dari 2,83 juta hektar menjadi 1,08 juta hektar per tahun pada periode 2002 – 2005. Sementara itu, upaya penghijauan dalam kerangka sumbangan Indonesia untuk dunia dalam mengatasi perubahan iklim juga dilaksanakan Departemen Kehutanan melalui gerakan menanam 100 juta pohon pada tahun ini, menyambung gerakan serupa pada 2007 yang dilakukan dengan menanam 76 juta pohon yang realisasinya melebihi target.

 

Tambang Ramah Lingkungan

Kalangan usaha pertambangan sebenarnya dapat berbuat banyak untuk mendukung mewujudkan masa depan kehutanan Indonesia yang lestari. Dukungan perusahaan pertambangan dapat dimulai sejak awal beroperasinya perusahaan tersebut yang telah menyatakan komitmennya sebagai perusahaan pertambangan yang ramah lingkungan. Perusahaan pertambangan sebagai perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam seharusnya sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan dan aspek sosial masyarakat dalam kegiatan usahanya.

Perusahaan pertambangan seharusnya tidak hanya mengupayakan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Ketiga aspek yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tersebut harus menjadi perhatian yang seimbang oleh pelaku usaha pertambangan.

Dalam aspek lingkungan, perusahaan pertambangan sejak awal seharusnya memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dibuatnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL. Kegiatan usaha pertambangan umum dengan luas perizinan (KP) di atas 200 hektar atau luas daerah terbuka untuk pertambangan di atas 50 hektar kumulatif per tahun wajib dilengkapi dengan AMDAL. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari bukaan lahan yang terlalu luas.

Potensi dampak penting terhadap lingkungan dari usaha pertambangan umum antara lain merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi. Kemudian, lama kegiatan usaha tersebut juga akan memberikan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak dari limbah cair yang dihasilkan. Untuk eksploitasi produksi batubara/gambut lebih dari 250.000 ton/tahun, bijih primer lebih dari 250.000 ton/tahun dan bijih sekunder/endapan alluvial lebih dari 150.000 ton/tahun semuanya wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Selain hal di atas, ada beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian perusahaan pertambangan agar dapat menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Pertama, perusahaan pertambangan harus mengelola sumber daya alam dengan baik dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

Kedua, perusahaan pertambangan perlu meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Ketiga, perusahaan pertambangan perlu mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Keempat, perusahaan pertambangan perlu menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat pulih.


Komitmen Green Mining

Selain menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, perusahaan pertambangan juga dituntut untuk memberikan dukungan terhadap upaya penghijauan melalui gerakan menanam 100 juta pohon di Indonesia. Suksesnya gerakan menanam 100 juta pohon tidak mungkin semuanya diserahkan kepada pemerintah karena keterbatasan kemampuannya. Menurut MS Kaban, kemampuan Departemen Kehutanan hanya sekitar setengah, sisanya diharapkan dari partisipasi masyarakat luas, termasuk dunia usaha pertambangan.

Pelaku pertambangan dapat berpartisipasi dan berperan penting dalam gerakan menanam 100 juta pohon, misalnya dengan menanami areal seluas 250 hektar di sekitar lokasi tambangnya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Dengan cara seperti itu, dunia usaha pertambangan tidak saja mendukung gerakan menanam nasional tetapi juga mempunyai peran penting dalam membantu memberikan lapangan kerja kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Ajakan Menteri Kehutanan seharusnya disambut baik kalangan pelaku pertambangan dengan disertai komitmen yang kuat untuk mewujudkan perusahaannya sebagai perusahaan Green Mining, yaitu perusahaan pertambangan hijau yang tidak merusak tetapi justru membantu mewujudkan kelestarian hutan di Indonesia.

Komitmen mewujudkan Green Mining tersebut sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perusahaan pertambangan, namun banyak pula perusahaan yang baru mulai melakukannya dengan mempelajari pelaksanaan penanaman yang baik di Departemen Kehutanan. Kegiatan penanaman di areal bekas tambang sudah lama dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar, hanya saja secara teknis penanamannya belum sepenuhnya dilakukan dengan benar, misalnya pemilihan waktu penanaman yang tidak tepat.

Apabila semua perusahaan pertambangan peduli dengan reklamasi lahan bekas tambangnya dan turut serta mendukung gerakan menanam 100 juta pohon maka Indonesia akan menjadi negara di barisan depan dalam penghijauan lahan. Pada saat ini, perusahaan pertambangan yang melakukan penambangan di areal lahan hutan mencapai luas hampir 2 juta hektar. Apabila areal seluas itu mampu dihijaukan kembali setelah selesai kegiatan usaha penambangan, maka perusahaan pertambangan di Indonesia tidak hanya mampu mewujudkan Green Mining tetapi juga berperan penting dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup.*

 

http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=6&newsnr=1265

 

 

 

 

BT Content Slider

Training ICSD 2014

29-30 Maret 2017

21 May 2013

Tema        : ENGAGING STAKEHOLDER : A STRATEGY FOR STAKEHOLDERS ENGAGEMENT Waktu      : 29 - 30 Maret 2017 Tempat    : Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah Raya No. 1, Jakarta Selatan.

Environmental Leadership

Copyright © 2017 ICSD. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.